Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Desa Palahidu Barat melaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Lokasi dan Kriteria Lahan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05/12/2025), bertempat di Balai Desa Palahidu Barat, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi.

Musyawarah desa ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Palahidu Barat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan nasional serta mempercepat penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Fokus utama pembahasan meliputi penentuan lokasi yang strategis serta kriteria lahan yang sesuai dengan ketentuan pembangunan koperasi, baik dari aspek legalitas, aksesibilitas, maupun keberlanjutan pemanfaatannya.

Kegiatan musyawarah tersebut dihadiri oleh Pj. Kepala Desa Palahidu Barat, Plt. Camat Binongko, Kapolsek Binongko, Danramil 1413-15 Binongko, Ketua dan Anggota BPD Palahidu Barat, Pendamping Lokal Desa, Perangkat Desa Palahidu Barat, serta unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh Agama, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa Palahidu Barat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa yang telah menginisiasi musyawarah ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi desa.

Melalui forum musyawarah ini, kami berharap penentuan lokasi dan kriteria lahan pembangunan KDMP dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan mengedepankan asas musyawarah mufakat, dengan memperhatikan aspek legalitas, keberlanjutan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Desa Palahidu Barat.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta menyalurkan aspirasi masyarakat agar setiap keputusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Palahidu Barat menyampaikan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penentuan lokasi dan kriteria lahan harus melalui musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat agar menghasilkan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Musyawarah desa berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi. Berbagai masukan, saran, dan pertimbangan disampaikan oleh peserta musyawarah sebagai bahan penetapan lokasi dan kriteria lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Palahidu Barat.

Melalui musyawarah ini, Pemerintah Desa Palahidu Barat berharap tahapan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga program nasional tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.